Mengkaji ulang peranan Komisaris dan Direksi dalam fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum.

Peranan fungsi audit intern di dunia perbankan di Indonesia dipertegas oleh Bank Indonesia selaku regulator melalui Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 1996 serta telah dilakukan pemutakhirannya melalui Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999. Peraturan tersebut antara lain mewajibkan pelaksanaan kaji ulang atau review oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten terhadap pelaksanaan fungsi audit intern-yang dilaksanakan oleh SKAI bank. Salah satu aspek utama yang harus dilakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi SKAI ini adalah peranan komisaris dan direksi terhadap berjalannya fungsi SKAI.

Peranan komisaris dan direksi sebagai aspek utama yang mendasar juga ditekankan dalam PBI No. 11/ 25 /PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 sebagai perubahan PBI 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Sesuai peraturan tersebut, aspek pertama dalam penerapan manajemen risiko adalah pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Begitu esensial dan pentingnya peranan komisaris dan direksi ini di dalam struktur pengendalian intern, manajemen risiko serta penyelenggaraan fungsi audit intern. Lalu bagaimana aspek peranan komisaris dan direksi terhadap fungsi SKAI ini dikaji ulang?

Menjaga independensi, obyektivitas dan wewenang Fungsi SKAI

Paradigma yang membentuk sikap dan perlakuan komisaris dan direksi terhadap fungsi SKAI menjadi tolok ukur utama bagaimana SKAI dapat berfungsi secara efektif.  Sulit dipungkiri keberadaan paradigma bahwa SKAI adalah kegiatan yang kurang memberikan manfaat dan hanya merupakan ‘cost center’ atau pendapat bahwa kegiatan ini hanya merupakan pelengkap sehingga dianggap sebagai asesori saja karena keharusan akan kepatuhan terhadap pihak bank sentral selaku regulator.

Hal ini berakibat pada fungsi SKAI di bank tidak berjalan dengan baik atau sudah berjalan tapi seadanya saja sehingga tidak efisien. Pelaksanaan audit banyak yang hanya sekedar ada, dan pelaksanaan kerjanya hanya sampai tingkat menemukan temuan saja. Kalau sudah bicara tidak lanjut atau langkah koreksi, auditor tidak mempu mendorong lebih lanjut, karena wewenang bukan ada padanya. Keadaan ini dimungkinkan karena kepentingan-kepentingan pemilik bank ataupun manajemen jauh lebih kuat berperan dalam bank tersebut dibandingkan dengan kepentingan nasabah ataupun otoritas moneter dan pemerintah. Sehingga bila ada kesadaran akan pentingnya audit bank maka orientasinya adalah kepada mengamankan kepentingannya lebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Banyak auditor bank yang pada akhirnya sibuk mengurusi pekerjaan lain seperti membuat sistem dan prosedur kerja bank yang bersangkutan, karena dianggap dialah yang paling berkompeten untuk itu, sedangkan pekerjaan utamanya untuk melakukan audit menjadi tercecer. Keberadaan auditor bank yang masih dianggap merupakan pelengkap saja dari kegiatan bank, juga membuat sulit berkembang perannya tersebut.

Inilah kondisi dimana peranan komisaris dan direksi menjadi sangat mendasar terhadap pelaksanaan fungsi SKAI. Independensi, obyektivitas, dan wewenang SKAI menjadi ‘terkekang’ karena paradigma yang membentuk sikap dan perlakuan komisaris dan direksi. Oleh karena itu Dewan Komisaris harus menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Dewan Komisaris berperan sebagai wakil dari pemegang saham dan masyarakat.

 

Mekanisme pengendalian intern

SPFAIB mensyaratkan adanya pembagian tanggung jawab dan wewenang pengawasan antara Dewan Komisaris dan Direksi harus dinyatakan dengan jelas dalam Anggaran Dasar bank atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu diatur sebagai berikut:

  • Tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris,
  • Dewan Komisaris mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI,
  • Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI,
  • Dewan Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern,
  • Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern bank dalam setiap tingkatan manajemen,
  • Direksi berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan Audit Intern,
  • Direksi berkewajiban pula melaporkan kegiatan tersebut di atas kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Tanggung jawab dan wewenang pengawasan antara dewan komisaris dan direksi ini tentunya bukan hanya sekedar dinyatakan dalam anggaran dasar, Committee Audit charter, atau dokumen-dokumen corporate governance lainnya. Namun lebih dari itu yang lebih substansial adalah bagaimana tanggung jawab dan wewenang pengawasan tersebut dilaksanakan secara efektif.

Secara spesifik, SPFAIB juga mensyaratkan kewajiban Dewan Komisaris untuk:

  • Mereview proses perencanaan audit intern;
  • Mereview pelaksanaan audit;
  • Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
  • Mereview menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Impelementasinya, komisaris membentuk komite audit untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Pelaksanaan kaji ulang difokuskan sejauhmana kewajiban tersebut telah terlaksana secara efektif. Tidak jarang komite audit justru tidak memiliki agenda yang jelas bagaimana kewajiban tersebut dapat terlaksana secara efektif.

SKAI merencanakan audit intern bukan hanya sebatas rencana audit tahunan, namun juga sampai dengan rencana individual audit saat akan dilaksanakan. Komite audit sebagai representasi komisaris memiliki kewajiban untuk mereview apakah proses perencanaan ini cukup memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terhadap fungsi SKAI. Bukan mustahil SKAI menyusun rencana audit tahunan yang monoton dari periode ke periode secara sama tanpa landasan penetapan sasaran audit yang jelas. Bahkan pelaksanaannya pun tanpa perencanaan yang memadai. Apabila SKAI dapat melakukan audit terhadap kinerja pencapaian business plan auditee-nya, lalu siapa yang melakukan review terhadap audit plan SKAI sendiri?

Dalam pelaksanaan audit, SKAI dapat melakukan audit terhadap auditee sejauh mana kepatuhannya terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku. Komisaris melalui komite audit juga memiliki kewajiban untuk mereview apakah SKAI juga telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku. Suatu hal yang ironis apabila SKAI memiliki egoisme terhadap auditee untuk mematuhi kebijakan, prosedur (standar operating procedures/SOP) dan peraturan yang berlaku sementara SKAI tidak melakukan hal yang sama.

Internal Audit Charter

Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan bank sehingga kebijakan Audit Intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama bank dengan persetujuan Dewan Komisaris yang disebut Internal Audit Charter. Secara periodik Internal Audit Charter ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Sebagai suatu service level agreement, internal audit charter seharusnya secara jelas mengungkapkan ‘transaksi’ antara ekspektasi manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi dengan ‘value’ yang dapat  di-‘deliver’ oleh SKAI. Apabila terdapat ‘gap’ antara keduanya maka terjadi ‘ketidakseimbangan’ antara apa yang menjadi ekspektasi manajemen dengan ‘value’ yang diberikan oleh fungsi SKAI. Sebagai contoh ekspektasi manajemen terhadap SKAI adalah audit terhadap seluruh aspek dan aktivitas bank melalui pemeriksaan secara detail terhadap seluruh transaksi yang ada. Namun disisi lain SKAI tidak dicukupi dengan sumber daya, fasilitas dan kompetensi yang memadai untuk memenuhi ekspektasi ini secara optimal. Dalam kondisi ini, SKAI menjadi ‘terforsir’ untuk memenuhi harapan sehingga fungsinya menjadi tidak berjalan efektif. Setiap kali ditemukan adanya kelemahan atau permasalahan terkait pengendalian intern justru kinerja SKAI yang menjadi sorotan.

Sebagai catatan akhir, efektivitas fungsi SKAI bank sangat dipengaruhi oleh efektivitas peranan komisaris dan direksi bank tersebut. Suatu pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi SKAI pada hakikatnya secara mendasar implikasinya adalah terhadap efektivitas peranan dewan komisaris dan direksi terhadap berjalannya fungsi SKAI bank.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s